Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta sedang mengevaluasi kembali daftar penerima bantuan sosialnya untuk memastikan bantuan tersebut ditargetkan dan sesuai, mengikuti laporan bahwa ribuan penerima diduga terlibat dalam kegiatan perjudian online.
Langkah ini mengikuti temuan terbaru oleh Laporan Transaksi Keuangan Indonesia dan Pusat Analisis (PPATK), yang mengungkapkan tumpang tindih antara penerima bantuan sosial dan individu yang terlibat dalam perjudian online.
“Bantuan sosial ditujukan untuk mereka yang benar -benar membutuhkannya. Jika penerima ditemukan terlibat dalam perjudian online, bantuan tersebut akan dialihkan ke warga yang lebih layak,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.
Pemerintah provinsi bekerja sama dengan PPATK untuk mendapatkan data komprehensif tentang masalah ini. Kolaborasi ini diperkuat melalui nota kesepahaman yang ditandatangani Rabu lalu antara pemerintahan Jakarta, PPATK, dan Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencegah pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
Menurut data PPATK, 602.419 penduduk Jakarta ditandai untuk dugaan keterlibatan dalam perjudian online sepanjang tahun 2024, dengan total transaksi mencapai Rp 3,12 triliun (sekitar $ 191 juta). Dari jumlah itu, 15.033 orang juga terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
“Kami ingin memastikan bahwa bantuan pemerintah digunakan dengan baik – untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Gubernur Pramono.
Dia juga meminta publik untuk membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih produktif, bebas dari praktik ilegal, dan mendesak warga untuk melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan bantuan sosial di lingkungan mereka.
Gubernur Pramono menegaskan kembali komitmen kota untuk secara teratur memperbarui basis data bantuan sosialnya untuk mempertahankan keadilan dan memastikan bahwa bantuan menjangkau mereka yang paling membutuhkannya.
“Inisiatif ini adalah bagian dari upaya kami yang lebih luas untuk memastikan bahwa dukungan pemerintah benar -benar menguntungkan yang paling rentan,” pungkasnya.