Jakarta. Indonesia telah mengerahkan militernya untuk membantu mempercepat proyek Trans Papua Road yang telah lama tertunda, yang menghadapi kemunduran persisten karena ancaman keamanan dari kelompok-kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Kemitraan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Militer Indonesia (TNI) bertujuan untuk menyelesaikan jalan 4.330 kilometer, yang telah dibangun sejak 2014 tetapi telah menghubungkan hanya 3.446 kilometer hingga saat ini.
Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, kepala Pusat Informasi TNI, mengatakan hambatan utama penyelesaian proyek adalah ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB), mengutip serangan mematikan terhadap pekerja konstruksi, termasuk kasus Istaka Karya pada tahun 2018 yang mengakibatkan 19 korban.
“Tantangan utama dalam mengembangkan Trans Papua Road adalah keamanan. Sudah banyak dilaporkan, seperti dalam insiden Istaka Karya yang menyebabkan kematian,” kata Kristomei, Senin.
“Mereka yang memiliki kemampuan untuk memastikan keamanan adalah TNI, bekerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan lainnya,” tambahnya.
Proyek Trans Papua Road didukung oleh Instruksi Presiden No. 9 2020 tentang percepatan pengembangan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, yang dikeluarkan di bawah mantan Presiden Joko Widodo. Pemerintah sekarang bertujuan untuk menyelesaikan proyek di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Jalan Raya di Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar, mengatakan dukungan TNI akan fokus pada membangun jalan akses di daerah terbelakang, perbatasan, dan terluar, termasuk Papua dan Kalimantan.
“Konstruksi akan menargetkan 11 lokasi prioritas. Kami akan melakukan survei, menghitung kebutuhan anggaran, dan mengalokasikan pendanaan melalui anggaran negara sesuai dengan kapasitas keuangan negara,” kata Roy.
Pada kuartal pertama tahun 2024, konsorsium Hutama Karya dan Hutama Karya Infrastruktur yang dimiliki negara memenangkan tender untuk rute Jayapura-Wamena di jalan Trans Papua Road, khususnya segmen Mamberamo-Elelimo 50 kilometer di Highlands di Papua Highlands. Proyek ini akan dieksekusi di bawah skema Public-Private Partnership (PPP).
Wakil Presiden Eksekutif Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan proyek tersebut, yang telah dipelajari sejak September 2022, akan membutuhkan pengeluaran modal sebesar Rp 3,3 triliun. Periode konsesi akan berlangsung selama 15 tahun, termasuk dua tahun konstruksi dan 13 tahun pemeliharaan.