Jakarta. Indonesia sedang bersiap untuk menyerahkan dokumen utama untuk mendukung upayanya untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan (OECD), sambil menyelaraskan proses dengan negosiasi perdagangan yang berkelanjutan dengan Amerika Serikat, seorang pejabat tinggi mengatakan Jumat.
Negara secara resmi menjadi kandidat untuk keanggotaan OECD pada tahun 2023 dan saat ini sedang menyusunnya Memorandum awal, Dokumen penilaian diri utama yang mengukur penyelarasan kebijakan dan peraturan Indonesia dengan standar OECD. Dokumen tersebut akan diajukan pada pertemuan menteri OECD di Paris pada 3-4 Juni 2025.
“Mengapa standar OECD penting? Karena mereka digunakan sebagai tolok ukur dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Ternyata AS mengacu pada standar OECD untuk tindakan tarif dan non-tarif. Jadi ini menyelaraskan jalan kami,” kata Airlanganga pada briefing pers di Jakarta pada hari Jumat.
Indonesia sedang dalam proses menyusun 32 bab dari memorandum, menilai kompatibilitas dengan 239 instrumen hukum OECD. Setiap bagian sedang ditangani oleh kementerian dan lembaga yang relevan sesuai dengan komite OECD.
Airlangga mengatakan di sektor -sektor tertentu, Indonesia sudah mematuhi sebagian besar tolok ukur OECD. “Di sektor keuangan, kami sudah sekitar 80 persen patuh. Dalam perdagangan, kira -kira di atas 70 persen,” katanya.
Secara paralel, Indonesia telah memasuki jendela negosiasi 60 hari dengan Amerika Serikat, mulai awal April, untuk mengatasi masalah tarif timbal balik yang mempengaruhi beberapa negara.
Upaya aksesi OECD juga diharapkan untuk menguntungkan negosiasi Indonesia tentang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Uni Eropa Indonesia (IEU-CEPA), yang ingin disimpulkan oleh pemerintah pada paruh pertama tahun 2025.
“Sebagian besar poin referensi dalam negosiasi IEU-CEPA juga berasal dari OECD. Jadi menyelesaikan IEU-CEPA juga akan menyelesaikan banyak masalah dengan Amerika Serikat,” kata Airlangan.
Indonesia secara resmi memasukkan aksesi dalam Rencana Pembangunan Nasional jangka menengah 2025-2029. Bergabung dengan OECD juga merupakan bagian dari Presiden Prabowo Subianto Asta Citaagenda kebijakan delapan poinnya, yang memprioritaskan swasembada nasional dalam makanan dan energi.
Meskipun OECD bukan pakta perdagangan bebas, keanggotaan membutuhkan reformasi peraturan yang luas dan tinjauan kepatuhan teknis. Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan aksesi pada tahun 2027 tetapi harus mendapatkan persetujuan dengan suara bulat dari semua 38 anggota saat ini, yang meliputi AS, Jepang, Kanada, dan Israel.