Jakarta – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebutkan, jika program makan siang gratis dipaksakan akan membuat biaya pendidikan makin mahal, sehingga pemerintah perlu memikirkan ulang, apakah program tersebut harus dilaksanakan secepat itu.
“Seharusnya pemerintah memikirkan dampak, dan memilih mana yang mesti menjadi skala prioritas mendesak harus diatasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, bukan malah hanya mengejar populisme, karena terikat janji-janji kampanye,” ujar Ubaid, Senin (4/3/2024).
Ubaid menegaskan, pihaknya menilai jika program makan siang gratis keukeuh dipaksa untuk diimplementasikan, jelas biaya pendidikan akan tambah mahal, dan hal itu akan menjadi beban anggaran, sekaligus menambah utang negara. Akibatnya, tarif biaya pendidikan kian mahal, dan tak terjangkau.
“Kita harus melihat realita saat ini, banyak masyarakat menjerit soal biaya pendidikan, serta belum terlaksananya program Wajib Belajar 12 tahun secara bebas biaya. Di sekolah negeri saja banyak pungli, apalagi di sekolah swasta, maka banyak biaya sekolah kiant tak terjangkau,” tandasnya.
Selain itu, menurut Ubaid, tujuan program ini pun belum jelas. Beragam kabar masih simpang siur yang diterima masyarakat. Ada yang bilang untuk pencegahan stunting, pemenuhan gizi, tambahan makan siang, dan sebagainya.
“Jika untuk pencegahan stunting, jelas program ini tidak ada manfaatnya. Dan kalaupun memang untuk program pencegahan stunting, maka peruntukannya adalah untuk ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun,” ucap Ubaid. (redaksi)
