Cirebon – Untuk menjawab sejumlah tantangan dalam pengendalian inflasi pangan, terlebih menjelang bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1445 H/tahun 2024, Bank Indonesia (BI) lakukan pendalaman isu melalui Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengendalian Inflasi Beras di wilayah Ciayumajakuning, di Aula Linggarjati, Kantor BI Cirebon, Jumat (1/3/2024).
Dijelaskan Kepala Perwakilan BI Kota Cirebon Anton Pitono, salah satu komoditas yang menjadi perhatian saat ini adalah komoditas beras, yang sejak awal tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,27% (mtm). Dengan level harga beras medium dikisaran Rp. 14.000 hingga 14.500 per-kg dan beras premium dikisaran Rp. 15.500 sampai 16.000 per-kg.
“Permasalahan komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras tersebut, seringkali dipengaruhi oleh faktor struktural dan seasonal iklim ekstrem pertanian, yang pada akhirnya berpengaruh pada ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga,” jelas Anton.
Dan tujuan dilaksanakan FGD, menurut Anton, untuk mengidentifikasi tantangan struktural dan seasonal pada komoditas pangan tertentu di masing-masing wilayah kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciayumajakuning, serta untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi secara terukur untuk menahan laju inflasi, terutama menjelang Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.
Dilain pihak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Dr. Wahyu Hidayah, M.Si, yang hadir sebagai narasumber menuturkan, dari sisi pasokan dan ketersediaan beras, Kabupaten Kuningan sejak bulan Januari sudah ada produksi dari panen padi. Luas panen padi Kabupaten Kuningan sendiri, pada bulan Januari 1205 ha, bulan Februari 1.577 ha, bulan Maret 4.513 ha, dan untuk bulan April 12.393 ha.
“Walaupun panen raya terjadi pada bulan April setelah lebaran, namun produksi beras dari luas panen bulan Februari dan Maret 2024 masih tetap surplus memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Kuningan. Jika dihitung secara matematis Produksi sama dengan Luas Tanam kali Provitas. Konsumsi sama dengan Jumlah Penduduk kali Konsumsi perkapita. Maka produksi selama bulan Februari dan Maret 2024, produksi padi atau beras masih surplus, dengan syarat produksi tidak keluar atau dijual keluar Kabupaten Kuninga,” tutur Wahyu.
Diterangkan Wahyu, untuk strategi/upaya pengendalian inflasi beras di Kabupaten Kuningan, Diskatan Kabupaten Kuningan bekerja sama dengan Perum Bulog Cirebon melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) rutin setiap hari Minggu di Car Free Day. Dimana selama kegiatan tersebut, beras sebanyak 46,5 ton telah tersalurkan kepada masyarakat. Kemudian, juga melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan 2.465,14 ton beras dari cadangan beras pemerintah, yang telah tersalurkan pada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Strategi lain yang akan dilakukan, lanjut Wahyu, yaitu dengan program Padaringan (Penjualan bahan pangan untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan), kemudian penyaluran beras SPHP oleh Bulog ke kios-kios di Pasar Tradisional dan Modern, serta pemberian bantuan modal bagi lumbung pangan masyarakat.
“Dan tak hanya upaya pengendalian inflasi beras saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, untuk pangan lain, atau kebutuhan pokok sehari-hari lainnya kami juga melakukan upaya-upaya penanganan, seperti dengan GPM dan Pasar Tani Petani Milenial, pemberdayaan KWT melalui program P2L yang telah terbukti sebagai pahlawan pengendali inflasi di tahun-tahun sebelumnya. Program tersebut sampai saat ini masih dilakukan dengan pengembangan yang lebih baik lagi,” terang Wahyu.
Wahyu menegaskan, inflasi beras di setiap daerah Ciayumajakuning saat ini, yakni dihadapkan pada permasalahan yang sama, yakni harga gabah kering yang tinggi, ketersediaan pupuk bersubsidi, dan faktor cuaca buruk yang menyebabkan waktu tanam tidak sesuai dengan target.
Sementara, Kepala Kantor Perum Bulog Cirebon Imam Firdaus Jamal mengatakan, bahwa ketersedian stok beras untuk mengcover wilayah Ciayumajakuning, stok per tgl 29 Februari 2024 sebanyak 9.231.158 kg. Untuk penyaluran beras SPHP sudah tersalurkan sebanyak kurang lebih 8000 ton.
“Adapun beras SPHP tersisa 6000ton. Pengendalian inflasi beras tahun 2024 dengan program GPM (Gerakan Pangan Murah) menjadi salah satu solusi dalam penanganannya,” kata Imam.
Acara FGD tersebut dihadiri oleh Pj. Walikota Cirebon Drs. Agus Mulyadi, Kepala Perwakilan BI Kota Cirebon Anton Pitono, para Kepala Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan dan Pertanian wilayah Ciayumajakuning, para pengusaha beras, toko retail Ciayumajakuning, Kelompok Tani, dan undangan lainnya. (Yud’s)
