Kuningan – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dengan agenda Pengambilan Keputusan RAPBD TA 2023, pada Rabu (30/11/2022), tidak hanya mengalami pengunduran waktu hingga dua kali, tetapi juga diwarnai dengan aksi walk out dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).
Kuat dugaan, pengunduran waktu pelaksanaan dari yang direncanakan mulai pukul 09.00 WIB, digeser ke pukul 15.30 WIB, dan akhirnya baru terselenggara mulai pukul 19.30 WIB itu akibat terdapat pembahasan alot soal usulan pihak eksekutif yang dianggap kurang memperhatikan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat.
Hal itu terbukti dari alasan FPKS yang melakukan aksi walk out (WO) pada sidang paripurna dengan dipimpin Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy bersama Wakil Ketua DPRD Fraksi PKS Hj. Kokom Komariah, Wakil Ketua DPRD Fraksi PKB H. Ujang Kosasih, dan Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra H. Dede Ismail.
Diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan Etik Widiati, pihaknya menolak untuk nomenklatur belanja tanah Jalan Lingkar Timur Selatan sebesar Rp. 30 miliar yang demikian keukeuh diusulkan eksekutif, meskipun mendapat penolakan tidak hanya dari FPKS, tetapi juga dari 6 fraksi lainnya.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Kuningan, karena tidak bisa melanjutkan mengikuti jalannya rapat paripurna, dan meninggalkan ruang sidang,” ungkap Etik, Kamis (1/12/2022).
Menurut Etik, dengan berbagai pertimbangan khusus pihaknya menolak nomenklatur 5.2.01, terkait belanja modal tanah Jalan Lingkar Timur Selatan dengan pagu Rp. 30 miliar, serta meminta untuk ditunda, ditangguhkan, atau ditiadakan hingga proses realisasinya benar-benar clear and clean.
“Besar harapan kami, anggaran itu dialihkan untuk kegiatan prioritas lainnya seperti, penanggulangan kemiskinan, stunting, pembangunan jalan-jalan kabupaten yang sudah mengalami kerusakan parah, penambahan anggaran Jamkesda, atau hal lainya yang lebih penting,” ujarnya.
Namun demikian Etik mengaku, pihaknya memberi apresiasi terhadap jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan atas pembahasan RAPBD 2023 yang dianggapnya lebih optimal dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Semoga bermanfaat lebih besar untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kuningan,” harap Etik. (Yud’s)
